NARASIRIAU.COM - INHIL, Ratusan massa menyeruduk Mapolres Indragiri Hilir (Inhil) hingga menimbulkan kericuhan. Situasi sempat memanas dengan adanya aksi pelemparan bom, pembakaran ban, hingga upaya menerobos masuk markas kepolisian. pada Selasa (23/09/2025) siang.
Berbagai sarana taktis langsung dikerahkan. Kendaraan pengendali massa disiagakan penuh untuk menghadapi massa sekitar 600 yang semakin anarkis.
Namun, kondisi tersebut bukanlah peristiwa nyata, melainkan bagian dari Simulasi Sistem Pengamanan Markas Komando (Sispam Mako) dan Unras yang digelar Polres Inhil. Dihadiri langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Ino Harianto, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora serta jajaran, personel Polres Inhil.
Dalam arahannya, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo menegaskan bahwa latihan ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel menghadapi kemungkinan terburuk, terutama bila terjadi aksi unjuk rasa yang mengarah pada anarkisme dan pengrusakan markas komando.
“Kami ingin seluruh jajaran, personel memahami prosedur tetap, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Sispam Mako adalah bagian dari kesiapsiagaan institusi Polri agar tidak ragu saat menghadapi ancaman nyata,” tegasnya.
Adapun, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora menegaskan Latihan mencakup berbagai skenario, mulai dari negosiasi dengan massa, pemantauan situasi, komunikasi humanis, hingga penindakan sesuai SOP.
"Personel juga dibekali kemampuan menghadapi ancaman lemparan bom molotov, serangan senjata tajam, serta upaya massa yang mencoba merusak fasilitas kepolisian," ujarnya.
Selain itu, tim khusus dilatih lebih sigap dalam memadamkan api agar tidak merembet ke area vital. Titik-titik strategis juga dijaga ketat untuk mencegah massa menerobos ke dalam markas.
"Tindakan tegas dan terukur akan diambil bila massa tetap nekat melakukan pengrusakan dan penyerangan. Namun, pendekatan humanis tetap menjadi prioritas, termasuk melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, serta elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah," tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi undang-undang. Namun bila berujung pada kekerasan dan pengrusakan, itu jelas mencederai hukum dan merugikan semua pihak.
Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu menyesatkan, melalui media sosial maupun grup komunikasi.
