Narasiriau.com, Tembilahan- Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, menggelar audiensi tentang ekonomi dan penyelamatan kebun kelapa rakyat bersama Bupati HM Wardan di Kediamannya, Jumat (28/8/2020), sekira pukul 14.30 wib hingga selesai.
Bupati HM Wardan sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas kedatangan dan tujuan audensi yang digelar oleh Komisi 2, sehingga dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang didiskusikan.
Pada kesempatan itu, Komisi II DPRD Kabupaten Inhil fokus dalam membahas terkait pembangunan bidang ekonomi yang pada saat itu juga difokuskan pada penyelamatan kebun kelapa rakyat.
Dalam kesempatan itu telah disepakati bahwa Dinas Perkebunan akan mengembalikan 50 persen dana pembangunan trio tata air yang semula 372 KM atau lebih kurang 12 Milyar Rupiah serta dikembalikan dari "Refokusing" sekitar 6 milyar.
Bupati HM. Wardan telah berulang kali mengingatkan bahwa diantara prioritas utama visi dan misinya adalah pembangunan kelapa rakyat dan segala produk turunannya, serta beliau selalu mengatakan kemana-mana bahwa Indragiri Hilir identik dengan hamparan kelapa dunia.
"Hendaknya satker terkait dan kita semua agar dapat mahami hal itu pada kebijakan yang lebih arif dan bijaksana dalam melaksanakannya, hingga saya tidak hanya dikatakan asal ngomong saja soal kelapa," Ujar bupati HM Wardan.
Zulhafendi, Anggota Komisi 2 dari Praksi PKS Inhil juga menyampaikan bahwa dirinya merasa terkejut bahwa dalam kebijakan refocusing Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang semula kegiatan trio tata air dianggarkan lebih kurang 12 milyar, kemudian dirasionalisasi menjadi lebih kurang 2 milyar, hampir 80 % dipangkas dengan alasan refocusing.
"Kebijakan ini luar biasa, padahal surat bupati dalam edarannya hanya 50 persen, entah surat mana yang diikuti oleh mitra kerja kami Dinas Perkebunan ini," tutur Zulhafendi.
Hal yang sama juga dibenarkan oleh Ketua Komisi 2 Ir. H. Ahmad Junaidi AN.M.Si, bahwa dalam audensi tersebut ditemukan beberapa hal Fantastis yang membuat Bupati dan Komisi 2 sangat terkejut.
Diantaranya adalah rasionalisasi program penyelamatan kebun rakyat terpangkas 80 persen, dan rasionalisasi refocusing mencapai 68 persen. angka yang luar biasa, padahal dibeberapa RDP dengan TAPD, DPRD selalu meminta untuk dinas tersebut tidak dikenakan 50 persen rasionalisasi karena didalamnya ada program penyelamatan Kebun Kelapa Rakyat. Bahkan, dibeberapa media masa sudah juga diingatkan hal ini, akan tetapi kenyataannya jauh dari harapan.
Pada saat audiensi digelar, Bupati HM Wardan meminta dinas perkebunan untuk mengembalikan dana pembangunan trio tata air itu minimal 50 % yakni sekitar 6 Milyar.
"Kalau hanya 2 Milyar sangat terlalu, saya bicara kelapa kemana mana tapi anggarannya seperti ini," ungkap Ujar Junaidi.
Selain itu, Bupati HM Wardan juga mengingatkan dinas terkait agar cerdas menterjemahkan kebijakan pimpinan khususnya soal kelapa.
Akhir pertemuan, bupati apresiasi atas diskusi seperti ini. jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan tepat, apalagi kedepan ini tantangan ekonomi dan ketahanan pangan sangat berat, beliau juga mengharapkan tidak hanya komisi 2 mungkin komisi komisi lain juga lakukan ini.
Editor : Redaksi
