NARASIRIAU.COM - INHIL, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Tembilahan mengambil langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan perkantoran.
Di sela tugas pengawasan ketat terhadap kesehatan alat angkut, orang, dan barang di Pelabuhan Tembilahan, instansi di bawah naungan Kemenkes ini meluncurkan Gerakan Budidaya Ketahanan Pangan.
Kepala BKK Kelas II Tembilahan, dr. R. Melda Indri Purnama, MM, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar aktivitas penghijauan biasa. ketahanan pangan lokal memiliki korelasi langsung dengan ketahanan kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan.
"Sesuai dengan semangat International Health Regulations (IHR) 2005, lingkungan pelabuhan wajib memenuhi standar sanitasi dan kesehatan yang paripurna. Budidaya tanaman pangan di wilayah kerja adalah upaya kami menciptakan ekosistem yang sehat dan mandiri," ujar dr. Melda dalam keterangan resminya.
Integrasi Kesehatan dan Kemandirian
Langkah BKK Tembilahan ini menyoroti pentingnya peran instansi vertikal dalam menjaga stabilitas pangan dari unit terkecil.
Dengan menanam komoditas pangan seperti cabai dan tanaman produktif lainnya di lingkungan kantor, BKK Tembilahan berupaya memberikan contoh nyata mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau yang fungsional.
dr. Melda menambahkan, kemandirian pangan adalah fondasi bagi penguatan pengawasan di pintu masuk wilayah.
"Jika lingkungan kita sehat dan pangannya mandiri, maka kesiapsiagaan kita dalam pengawasan pintu masuk wilayah pun akan semakin kuat," tuturnya.
Mendorong Kolaborasi di Pelabuhan
Program ini diharapkan menjadi stimulus bagi instansi lain yang beroperasi di wilayah kerja Pelabuhan Tembilahan.
BKK Tembilahan mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di pelabuhan untuk mengadopsi pola serupa demi mewujudkan kawasan pelabuhan yang lebih asri, sehat, dan memiliki ketahanan sumber daya.
Melalui aksi nyata ini, BKK Kelas II Tembilahan membuktikan bahwa fungsi pengawasan kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan dokumen, tetapi juga melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Reporter: AP
tidak dibenarkan mengambil dan meng-copy/paste tanpa izin penulis (copyright hak cipta).
