Narasiriau.com, Pekanbaru- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 Provinsi Riau dipastikan bakal mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD Murni 2020.
Jika pada APBD murni nilainya sebesar Rp 10,2 triliun, untuk di APBD Perubahan diproyeksikan turun menjadi Rp 8,7 triliun.
Penurunan diakibatkan karena turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE, Senin (14/9/2020) mengatakan, draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2020 sudah ditandatangani oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.
Selanjutnya draf KUA-PPAS tersebut diserahkan ke DPRD Riau, Senin (14/9/2020) sore.
"Tadi sudah ditandatangani pak Gubernur dan sore ini langsung kita antar ke DPRD. Kalau dibandingkan dengan APBD murni memang mengalami penurunan dari Rp10,2 menjadi Rp 8,7 T," kata Indra SE.
Indra, mengatakan, setelah diserahkan ke DPRD Riau, pihaknya menunggu tanggapan dari DPRD Riau untuk membahasnya kembali.
Jika pihak DPRD Riau ingin kembali dibahas maka siap dijalankan, sampai batas waktu pengesahan pada akhir September ini.
“Kalau sesuai aturan paling lambat 30 September sudah ada kesepakatan bersama DPRD. Kita kembalikan ke Dewan jika ada pembahasan maka akan dibahas. Yang jelas semuanya sudah persetujuan dari Mendagri,” katanya.
Mengutip tribunnews.com, untuk anggaran di APBD Perubahan ini, kata Indra, masih tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan Permendagri, ada tiga item penggunaan APBD selain untuk pembangunan.
Pemerintah masih fokus dalam penanganan percepatan Covid-19.
“Sesuai dengan Permendagri nomor 5 tahun 2020 masih tiga aspek, penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan jaringan sosial,” katanya.
Sumber : (halloriau.com)
