Narasiriau.com, BATAM — Perbedaan pendapat antara pejabat publik dan Pers merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi polemik, publik tentu berharap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang sehat dan saling menghormati.
Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawal kepentingan masyarakat. Karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak dipandang sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial.
Di sisi lain, pejabat publik juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi apabila pemberitaan dianggap tidak sesuai fakta. Kritik boleh keras, jawaban boleh tegas, tetapi etika dan penghormatan terhadap profesi tetap harus dijaga.
Taherman Tanjung, pimpinan umum media Gejolaknews.com, dan Suandi, pemerhati sosial dan lingkungan, memandang bahwa polemik seperti ini semestinya menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
“Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang takut dikritik. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mendengar, menjelaskan, mengevaluasi, dan memperbaiki.”
Batam membutuhkan ruang publik yang sehat. Pers bukan musuh pemerintah, dan pemerintah bukan musuh Pers. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama bertanggung jawab kepada masyarakat.
Yang paling penting, jangan sampai perbedaan pendapat mengaburkan persoalan utama: kepentingan rakyat Batam harus tetap menjadi prioritas.
Kritik bukan kebencian. Kritik adalah pengingat agar kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat.
